Menunggu Nasib Panser Badak

Panser Badak PT Pindad

Bandung – PT Pindad punya salah satu produk andalan yaitu kendaraan tempur berupa panser yang diberi nama Badak. Tidak hanya itu, Pindad juga memproduksi amunisi berkaliber besar. Demikian dikemukakan Direktur Utama Pindad Silmy Karim di kantornya, Bandung, Jumat (27/2/2015).

“Jadi selain produk panser Badak, kita perlihatkan juga kalau kita punya amunisi kaliber besar. Bahwa di situ, Indonesia mampu memproduksi amunisi kaliber besar ukuran 105 yang sudah disertifikasi,” kata Silmy.

Saat ini Pindad juga akan lebih mendorong proses sertifikasi kaliber ukuran 76, 90, 20, dan 40. “Kita dorong tahun ini bisa jadi bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) dalam negeri,” ucapnya.

Selain itu, Pindad juga akan lebih giat produksi untuk semua jenis alutsista baik untuk di darat atau di laut.

“Pasarnya lokal, tapi mitra strategis kita akan mengekspor di regional maupun Timur Tengah. Kami juga perlu dukungan dari pengguna dan Menteri Pertahanan agar mensosialisasikan sehingga timbul kepercayaan diri pengguna untuk menggunakan produk dalam negeri,” jelasnya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri PPN/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof didampingi Dirut PT Pindad Silmy Karim, di Panser Badak, Pindad Bandung (Detik.com)

Tahun ini Pindad memperoleh ‘suntikan’ Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 700 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 300 miliar digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, Rp 300 miliar untuk modernisasi, dan Rp 100 miliar untuk kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri.

Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungannya ke Pindad mengimbau kepada instansi-instansi pemerintahan dan BUMN agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

“Saya selaku Menteri Perindustrian mengimbau instansi yang ada di Tanah Air, termasuk BUMN, untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri terutama yang sudah dihasilkan oleh bangsa kita. Seperti panser Badak,” ujar Saleh.

Panser tersebut, lanjut Saleh, bisa saja dimanfaatkan oleh instansi terkait di dalam negeri. “Nanti kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, termasuk TNI dan Polri. Kalau perlu kita bawa ke sidang kabinet,” katanya.