Siap Tembak Kapal Pencuri, KSAL: Tak Ada Kompromi, Itu Pelecehan!

Batam : Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio dan jajarannya siap menembak dan menenggelamkan kapal asing yang mencuri di perairan Indonesia. Katanya, tak ada kompromi bagi pelecehan kedaulatan negara. Pernyataan itu diungkapkan Marsetio dalam rilis yang diterima detikcom dari Kadispen AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, Kamis (4/12/2014).

Marsetio setuju dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk menembak dan menenggelamkan kapal asing yang mencuri di wilayah perairan Indonesia. Ia berjanji akan tegas.

"Kita harus berkomitmen bahwa tidak ada kompromi dengan pelanggaran hukum, apalagi berkolaborasi. Bila menyangkut kedaulatan negara dan kewibawaan bangsa sudah diganggu, tidak ada tawar menawar lagi. Kita harus berani serta tegas menghadapinya," ujar Marsetio.

Manahan mengatakan, bagi TNI AL perintah tembak dan menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang beroperasi ilegal di perairan Indonesia bukan semata-mata pelanggaran pidana dan menyelamatkan kekayaan negara. Ada hal yang lebih besar dari itu.

"Itu sudah merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap kedaulatan negara. Hukum adalah produk yang ditetapkan oleh suatu negara yang berdaulat, masyarakat dunia harus mengakui dan menghormati. Artinya, siapa yang melanggar atau melecehkan hukum nasional suatu negara, wajib ditindak tegas," kata Manahan.

Manahan mengungkap, TNI AL sendiri sudah pernah melakukan tindakan tegas. 2003 lalu, setidaknya ada 7 kapal ikan asing milik Filipina dan Thailand yang ditembak dan ditenggelamkan karena menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Ditambahkan Manahan, TNI AL akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Apalagi 1 Desember 2014 lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio telah menandatangani nota kesepahaman. 

"Nota kesepahaman itu dituangkan dalam naskah Piagam Kesepakatan Bersama (PKB). Melalui PKB ini diharap sinergitas kedua institusi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan serta pengawasan dan penegakan hukum di laut menjadi semakin meningkat," ucap Manahan.

Demi menjaga laut Indonesia, setiap hari sekitar 60 kapal patroli TNI AL dikerahkan. Bergerak terus dari satu tempat ke tempat lain melaksanakan pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan nasional. Sehingga bagi Manaham, menjaga laut Indonesia bukan tugas mudah.

"Juga tidaklah murah, serta tidak sesederhana yang diperkirakan orang-orang," katanya.

Dijelaskan Manahan, tidak gampang untuk menemukan kapal-kapal asing yang melanggar. Untuk mengetahuinya, kapal patroli TNI AL harus mendekati kapal yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan surat-surat serta muatannya.

"Dengan begitu baru bisa diketahui apakah kapal itu melanggar hukum atau tidak. Belum lagi kalau kapal itu tidak mau mendekat dan malah berusaha melarikan diri, maka pengejarannya bisa berjam-jam," ucap Manahan.

Ditambahkan Manahan, mengejar kapal asing yang mencuri di wilayah perairan Indonesia membutuhkan keuletan dan perjuangan. Selain itu juga kesabaran dari para prajurit matra laut di tengah guncangan gelombang ombak laut yang memabukkan.

Sumber : Detik