Jakarta (MI) : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Permintaan itu menyusul maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
"Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua," ujar Nur di Mabes Polri, Kamis 4 Desember 2014.
Nur Kholis mengatakan, dalam rencana 100 hari pemerintahan Jokowi, harus melakukan sesuatu dalam mendorong proses damai Papua. Karena ini adalah bagian dari agenda dan komitmen pemerintahan.
"Presiden harus segera mewujudkan. Karena dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, maka pemerintah lebih melek terhadap pelanggaran HAM," ujarnya.
Komnas HAM lanjutnya, menilai pemerintah selama ini kurang peka terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Padahal, pelanggaran HAM di Papua sudah sangat sering terjadi.
Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
"Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua," ujar Nur di Mabes Polri, Kamis 4 Desember 2014.
Nur Kholis mengatakan, dalam rencana 100 hari pemerintahan Jokowi, harus melakukan sesuatu dalam mendorong proses damai Papua. Karena ini adalah bagian dari agenda dan komitmen pemerintahan.
"Presiden harus segera mewujudkan. Karena dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, maka pemerintah lebih melek terhadap pelanggaran HAM," ujarnya.
Komnas HAM lanjutnya, menilai pemerintah selama ini kurang peka terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Padahal, pelanggaran HAM di Papua sudah sangat sering terjadi.
Menurut dia, kekerasan yang terjadi di Papua kunci utamanya ada pada penegakan hukum. "Kita berharap seluruh pimpinan di sana, tidak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ujarnya
Seperti diketahui, pada 28 September lalu, Jokowi telah bertemu dengan Koordinator Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Papua, Hironimus Hilapuk di Rumah Transisi.
Seperti diketahui, pada 28 September lalu, Jokowi telah bertemu dengan Koordinator Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Papua, Hironimus Hilapuk di Rumah Transisi.
Saat itu, Jokowi berencana akan membangun sebuah Istana Presiden di wilayah Danau Sentani, Papua. "Kita berharap dengan dibangunnya Istana Presiden di Papua, maka pembangunan dan komunikasi warga bisa lebih dekat dengan pemerintah," ujar Hironimus Hilapuk
Selanjutnya, Hironimus menambahkan, dengan terciptanya komunikasi antara warga Papua dan pemerintah agar pembangunan di daerah tersebut bisa lebih tepat sasaran.
"Ada tiga lokasi di tiga kampung untuk tempat pembangunan Istana Presiden di Papua. Karena kita ingin, Istana Presiden ini nantinya diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kehidupan warga Papua," ungkapnya.
Selanjutnya, Hironimus menambahkan, dengan terciptanya komunikasi antara warga Papua dan pemerintah agar pembangunan di daerah tersebut bisa lebih tepat sasaran.
"Ada tiga lokasi di tiga kampung untuk tempat pembangunan Istana Presiden di Papua. Karena kita ingin, Istana Presiden ini nantinya diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kehidupan warga Papua," ungkapnya.
Sumber : VIVAnews
.jpg)
0 Komentar untuk "Komnas HAM Minta Jokowi Segera Bangun Istana Presiden di Papua"