Menhan: Pengadaan Alutsista Disesuaikan dengan Ancaman Negara

JAKARTA (MI) : Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu mengemukakan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah memandang penggunaan alutsista harus berdasarkan hakekat ancaman.

“Ancaman apa, yaitu kita cari, apa untuk mengatasinya dan alat apa yang diperlukan,” kata Menhan kepada wartawan seusai mengikuti sidang kabinet yang membahas tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Ryamizad menyebutkan, ancaman itu ada yang nyata dan ada yang belum nyata atau sedikit sekali kemungkinan. Yang belum nyata itu, kata dia, adalah perang terbuka atau perang besar antara negara . Namun Menhan menilai, kemungkinan itu sangat kecil, mungkin tidak ada.

Ditegaskan Menhan, Indonesia bukan negara invasi, atau negara agresor. Karena itu, pemerintah memandang perang bagi Indonesia adalah mempertahankan negara dan bangsa.

“Itu perang bagi kita, tidak ada perang selain itu. Artinya, perang yang kita laksanakan adalah pertahanan atau perang semesta. Jadi seluruh bangsa mempertahankan bangsa dan negara,” papar Ryamirzad.

TNI dengan alutsistanya itu, dan rakyat dengan senjatanya ada moral dan wawasan kebangsaan, kata Menhan, adalah senjata utama kita mempertahankan negara atau perang semesta. Untuk itu, wawasan kebangsaan harus tinggi. “Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendiidkan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Menurut Menhan, perang yang nyata yang mungkin terjadi, dan dua bulan sebelumnya sudah bisa dinyatakan. Namun ia juga menyebutkan ada sejumlah ancaman yang juga perlu diperhatikan, seperti aksi teror, bencana alam, pencurian ikan, pelanggaran wilayah dan perompakan di laut, dan penyebaran penyakit. Selain itu, lanjut Menhan, juga ada perang cyber, perang intelijen.

Jokowi Minta Indonesia Tak Impor Alutsista

 

Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12/2014). Saat membuka rapat itu, Jokowi menekankan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor alutsista. Dia berharap agar industri pertahanan dalam negeri bisa tumbuh.

"Kemandirian pertahanan agar kita tdk ketergantungan pada impor," kata Jokowi, saat menjelaskan arah kebijakannya dalam sektor pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan, lanjut dia, bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang bisa dilakukan secara simultan. Jokowi mencontohkan transfer teknologi.

"Setiap pembelian senjata itu harus disertai dengan transfer teknologi ke industri strategis kita baik PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia," sebut Jokowi.

Kemandirian industri pertahanan, dinilai Jokowi, juga perlu disertai dengan perbaikan manajemen.

Jokowi menargetkan industri pertahanan dalam negeri bisa memperbaiki mutu hingga bisa bersaing di level internasional dan bermitra dengan Korea Selatan, Eropa Barat, dan Amerika.

Selanjutnya, Jokowi juga menyinggung kebiasaan membeli senjata tanpa memerhatikan siklus produksi dalam negeri. Ke depan, dia berharap agar pembelian senjata juga mempertimbangkan siklus produksi senjata dalam negeri.

Selain itu, Jokowi berharap agar pengadaan alutsista satu matra bisa terhubung dengan alutsista matra lain.

"Misalnya, tank Angkataran Darat bisa disamakan operasi terpadu dengan pesawat tempur Angkatan Udara, atau kapal perang Angkatan Laut. Ini yang harus terjadi," kata Jokowi.

Dengan banyaknya tuntutan dan harapan terhadap industri pertahanan dalam negeri, Jokowi berpendapat perlunya penyusunan rencana strategi jangka panjang.

Hadir dalam rapat ini yakni Ketua Harian KKIP Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko.

Sumber :  Pikiran-rakyat , KOMPAS