Jakarta (MI) : Sejak Rabu (19/11), ratusan nelayan ilegal asal Malaysia ditangkap oleh patroli gabungan TNI-Polri. Jumlahnya diperkirakan mendekati 200 orang.
Penangkapan ini dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Dia mengatakan aparat menjalankan permintaan Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berharap nelayan ilegal dari luar negeri ditindak tegas.
"Kita berusaha mengirim pesan yang jelas kepada negara tetangga seperti Malaysia dan Tiongkok yang mengoperasikan kapal ilegal di wilayah kita, bahwa ini bukan situasi yang normal bagi kita, kata Andi.
Adapun seperti dilansir oleh Astro Awani, Kamis (21/11), Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim mengaku baru mendengar penangkapan dari media massa. Hingga berita tersebut dilansir, dia belum dihubungi oleh otoritas Indonesia.
"Kedutaan akan berusaha mengirimkan tim mengatasi insiden tersebut," ujarnya.
Dubes Zahrain menilai Indonesia sepatutnya tidak langsung menangkap nelayan beroperasi melewati batas perairan. Dia membandingkan tindakan aparat Negeri Jiran yang cuma mengusir nelayan Indonesia di wilayah mereka. Dia menilai pelanggaran semacam ini ringan, karena tidak disengaja.
"Kami cukup mendeportasi nelayan-nelayan (Indonesia) itu bila mereka kedapatan melewati batas, terutama untuk kapal berbobot kurang dari lima ton," kata Zahrain.
Malaysia, menurut Dubes Zahrain, menghormati visi pemerintahan Jokowi yang akan keras menjaga kedaulatan dan kepentingan maritimnya. Namun, pendekatan itu sepatutnya tetap menjaga tensi hubungan bilateral dengan negaranya.
"Kita berbagi wilayah laut. Kita juga berkepentingan dengan isu-isu maritim mulai dari pantai hingga lautan," tandasnya.
Penangkapan ratusan nelayan Malaysia pekan ini adalah salah satu upaya paling keras pemerintah memerangi penangkapan ikan ilegal.
Presiden Jokowi bahkan pekan lalu menegaskan agar kapal asing yang sembarangan mencari ikan di wilayah RI ditenggelamkan. Akibat membiarkan praktik tersebut berlangsung bertahun-tahun, pemerintah kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 250 miliar atau setara Rp 304 triliun.
Menteri KKP Susi meyakini tindakan keras Indonesia akan dimaklumi oleh negara tetangga. Terutama bila ilegal fishing itu berukuran raksasa, mencapai 30 Gross Ton.
"Kemarin dubesnya semua sudah ke kantor saya dan setuju untuk mengeksplorasi laut dengan cara sustainable dan ramah lingkungan serta menghormati konvensi dunia," kata Susi.
Malaysia ragu Indonesia berani tenggelamkan nelayan asing ilegal
Pemerintah Malaysia masih mencari tahu identitas ratusan warga negaranya yang ditahan patroli gabungan TNI AL dan Polri terkait pencurian ikan. Diperkirakan 200 nelayan asal Negeri Jiran tertangkap karena memancing tanpa izin di Derawan, Kalimantan Timur, tiga hari lalu.
Kementerian Luar Negeri Malaysia belum dihubungi oleh otoritas Indonesia mengenai penahanan tersebut. "Sejauh yang kami tahu, kabar penahanan nelayan itu belum dapat dikonfirmasi," kata Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman seperti dilansir the Star, Jumat (21/11).
Badan Perlindungan Maritim Malaysia (MMEA) pun masih membantah anggotanya tertangkap karena illegal fishing di perairan Indonesia. Wakil Kepala MMEA Datok Mohamad Puzi Ab Kahar menilai, bila sampai ada nelayan mereka tertangkap, dia pasti mendapat laporan lebih dulu.
"Saya yakin tiak ada penahanan nelayan Malaysia hingga (200 orang)," tuturnya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datok Seri Zahrain Mohammed pun masih mencari tahu benarkah warga negara mereka tertangkap sebanyak itu di perairan Tanah Air. "Kami belum bisa berspekulasi karena jumlahnya berubah-ubah."
Lepas dari itu, Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan TNI AL menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata presiden di Istana Negara.
Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.
Menlu Malaysia Anifah Aman terkejut saat dikonfirmasi mengenai ancaman Presiden Jokowi. Dia ragu tindakan itu serius dijalankan otoritas maritim Indonesia.
Dia mengingatkan kedua negara sudah menyetujui
Kementerian Luar Negeri Malaysia belum dihubungi oleh otoritas Indonesia mengenai penahanan tersebut. "Sejauh yang kami tahu, kabar penahanan nelayan itu belum dapat dikonfirmasi," kata Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman seperti dilansir the Star, Jumat (21/11).
Badan Perlindungan Maritim Malaysia (MMEA) pun masih membantah anggotanya tertangkap karena illegal fishing di perairan Indonesia. Wakil Kepala MMEA Datok Mohamad Puzi Ab Kahar menilai, bila sampai ada nelayan mereka tertangkap, dia pasti mendapat laporan lebih dulu.
"Saya yakin tiak ada penahanan nelayan Malaysia hingga (200 orang)," tuturnya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datok Seri Zahrain Mohammed pun masih mencari tahu benarkah warga negara mereka tertangkap sebanyak itu di perairan Tanah Air. "Kami belum bisa berspekulasi karena jumlahnya berubah-ubah."
Lepas dari itu, Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan TNI AL menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata presiden di Istana Negara.
Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.
Menlu Malaysia Anifah Aman terkejut saat dikonfirmasi mengenai ancaman Presiden Jokowi. Dia ragu tindakan itu serius dijalankan otoritas maritim Indonesia.
Dia mengingatkan kedua negara sudah menyetujui
Sumber : Merdeka
.jpg)
0 Komentar untuk "Ratusan nelayan mereka ditangkap patroli RI, Malaysia panik"