Menteri Indroyono Ngawur, Pulau Derawan Takkan Diambil Malaysia

granggang

Sunday, 23 November 2014

JAKARTA (MI) : Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mendapat laporan tentang banyaknya imigran gelap yang menetap di pulau Derawan, Kalimantan. Dia pun mewanti-wanti agar pemerintah dan semua pihak serius menyikapi persoalan tersebut.

Sebab, Indroyono khawatir pulau Derawan akan diambil oleh Malaysia. "Dia masuk ke Derawan, namanya suku Bajo berasal dari Malaysia dan Filipina, yang ditakutkan adalah Derawan menjadi pulaunya orang lain," kata Indroyono.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, mengatakan, pernyataan Indroyono sangatlah tidak tepat alias ngawur. Kata Hikmahanto, Menko Indroyono mengkhawatirkan hilangnya Pulau Derawan merujuk pada kalahnya Indonesia dalam kasus Sipadan Ligitan. "Kasus tersebut disederhanakan sebagai "siapa yang memelihara pulau sipadan dan ligitan". Menurut Indroyono "orang-orang ini (yang berada di Sipadan Ligitan) mengaku dipelihara oleh Malaysia," Oleh karenanya Sipadan Ligitan pun jatuh ke Malaysia," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2014).

Pernyataan tersebut, kata Hikmahanto, sangatlah tidak tepat. "Mahkamah Internasional (ICJ) tidak pernah memutus berdasarkan suara dari masyarakat atau referendum di dua pulau tersebut. Putusan ICJ didasarkan pada negara mana yang melakukan penguasaan efektif (effectivités). Peristiwa yang dijadikan rujukan pun adalah peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969," ujar dia.

Berdasarkan hal tersebut ICJ memenangkan Malaysia karena Inggris, selaku penjajah atau pendahulu Malaysia, terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut.

Bukti yang disampaikan adalah adanya pemberlakuan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan didirikannya cagar alam untuk perlindungan burung. "Bukti lain adalah adanya mercusuar yang dibangun oleh Ingggris di pulau tersebut," ungkapnya.

Terkait dengan manusia perahu maka sepanjang Tanjung Balu, Derawan adalah milik Indonesia dan tidak ada klaim negara lain terhadap pulau tersebut. "Maka bila pulau tersebut didiami oleh warga asing tidak akan menjadikan pulau tersebut menjadi milik negara lain," ujarHikmahanto.

Kendati demikian, jika terdapat permasalahan warga asing yang mendiami pulau Derawan maka hal tersebut harus diselesaikan secara keimigrasian. "Warga asing yang tidak memiliki izin untuk berada di Indonesia dapat diusir (deportasi) berdasarkan UU Keimigrasian," ungkapnya.