Indonesia Tangkap 200 Pencuri Ikan Asal Malaysia

 

Jakarta (MI) :  Pemerintah Indonesia pada Rabu, 19 November 2014 mengatakan telah menangkap 200 nelayan asal Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat berwenang kepada kantor berita Reuters. 

Reuters melaporkan Indonesia kehilangan pemasukan keuangan senilai US$25 miliar setiap tahunnya akibat pencurian ikan. Oleh sebab itu, menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, Pemerintah RI menggelar razia yang dimulai pekan ini. 

Penangkapan ini diduga akan memicu ketegangan di antara kedua negara, sebab sejak awal dilantik, Presiden Joko Widodo menyatakan akan bersikap lebih tegas terhadap aksi pencurian ikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, juga akan memfokuskan pemerintahannya terhadap sektor maritim. 

"Presiden telah mengatakan bahwa sektor maritim kami dalam situasi yang darurat, jadi kami membutuhkan sebuah pendekatan baru dan tegas. Oleh sebab itu, Beliau menyatakan perang terhadap penangkapan ikan ilegal," kata Widjajanto kepada Reuters. 

Dia menambahkan, RI mencoba mengirimkan sebuah pesan yang jelas kepada negara tetangga kami seperti Negeri Jiran dan China, yang kerap mengoperasikan kapal ilegal di teritori Indonesia. 

"Itu bukan lah situasi yang normal bagi kami," imbuh Widjajanto. 

Dia mengatakan, akan ada sekitar 300 nelayan ilegal lainnya yang akan ditahan dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengajukan nota protes kepada negara-negara yang terlibat aksi penangkapan ikan tersebut. 

Fakta penangkapan ini, menyusul komentar keras dari Jokowi yang menyerukan agar kapal-kapal asing ditenggelamkan jika mereka terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal. 

"Sudahlah nggak usah tangkep-tangkepan, langsung tenggelamkan saja. Hal tersebut akan membuat mereka berpikir dua kali. Tetapi, selamatkan dulu kru kapalnya sebelum ditenggelamkan, " kata Jokowi. 

Selain itu, untuk memperkuat pengawasan di teritori laut, pada pertengahan Desember mendatang, RI akan membentuk petugas patroli yang bertugas untuk mencegah terjadinya aksi pembajakan dan penangkapan ikan secara ilegal. 

TNI AL: Ratusan Warga Malaysia Yang Ditangkap Nelayan Tradisional

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama, Manahan Simorangkir menyebut ratusan nelayan yang ditangkap oleh Pemerintah Indonesia merupakan nelayan tradisional. Mereka bermukim di Derawan, Kalimantan Timur. 

Dihubungi VIVAnews pada Jumat, 21 November 2014, Manahan mengklarifikasi, ratusan warga Malaysia ini merupakan manusia perahu yang sehari-hari mencari ikan untuk bertahan hidup. Namun, mereka menangkap ikan secara ilegal. 

"Jadi, bukan nelayan besar yang menggunakan kapal besar dan peralatan modern. Mereka sudah sejak lama tinggal di sana yaitu sekitar tahun 1980an," ujar Manahan. 

Total, ungkap Manahan terdapat sekitar 395 hingga 400 orang. Ratusan warga Malaysia itu, kata Manahan, kerap berseteru dengan warga lokal untuk menangkap ikan. 

"Kami turut membantu dalam operasi penangkapan tersebut. Lagipula, Derawan merupakan kawasan yang dilindungi Undang-Undang karena di dalamnya terdapat satwa bawah laut yang langka," imbuh dia. 

Kendati Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengungkap pada pekan ini sedang digelar operasi besar-besaran untuk menangkap pencuri ikan, namun menurut Manahan, itu merupakan operasi reguler.

"Tetapi, dalam operasi tersebut fokusnya lebih ke pencarian pencuri ikan, karena hal tersebut merupakan prioritas pemerintah saat ini," kata dia. 

Ratusan nelayan tradisional itu, kata Manahan, telah diserahkan ke pemerintah lokal dan imigrasi untuk dideportasi. 

Sebelumnya, kepada kantor berita Reuters, Andi menyebut pada Rabu kemarin, Pemerintah RI telah menangkap sebanyak 200 nelayan asal Malaysia yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan, kata Andi, akan ada sekitar 300 nelayan ilegal lainnya yang ditahan. 

Pemerintah RI pun disebut Andi, akan mengajukan nota protes kepada negara-negara yang terlibat dalam aksi penangkapan ikan tersebut.

Ratusan Nelayannya Ditangkap, Dubes Malaysia Minta Klarifikasi RI

Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk RI,  Zahrain Mohamed Hashim, mengaku belum memperoleh informasi resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai adanya aksi penangkapan nelayan asal Negeri Jiran. Menurut informasi dari Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, sebanyak 200 nelayan asal Malaysia, ditangkap oleh RI pada Rabu, 19 November 2014. 

Dilansir dari laman Astroawani pada Kamis, 20 November 2014, Zahrain menyebut tidak ingin berspekulasi mengenai isu penangkapan nelayan asal Malaysia. Oleh sebab itu, kini dia tengah meminta klarifikasi dari Pemerintah Indonesia mengenai identitas, kewarganegaraan dan jumlah nelayan yang ditangkap. 

"Dalam isu ini, kami tidak ingin berspekulasi karena kami sendiri belum mengetahui dengan pasti, apakah ada warga Malaysia yang ditangkap. Kalau memang benar ada warga Malaysia yang ditangkap, maka mereka akan memberi bantuan yang sesuai," ungkap Zahrain ketika dihubngi via telepon. 

Dia mengetahui isu itu pun, ujar Zahrain, dari media. Sambil menunggu informasi resmi dan pemberian bantuan konsuler, Indonesia dan Malaysia telah memiliki kesepakatan terkait isu yang melibatkan perbatasan, kelautan dan perikanan. 

"Kalau ada nelayan-nelayan yang melanggar, lazimnya, kami akan mengusir mereka kembali. Terlabih, jika mereka menggunakan kapal-kapal di bawah lima ton. Sebab, mereka hanya dianggap sebagai nelayan-nelayan kecil yang tidak bermaksud sengaja untuk melanggar wilayah," papar Zahrain. 

Ditanya mengenai komentar keras Presiden Joko Widodo yang memerintahkan penenggelaman kapal asing, Zahrain menyadari Pemerintah RI kini tengah memfokuskan perhatian mereka kepada isu maritim. Termasuk, di dalamnya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. 

"Namun, kami harus melihat secara keseluruhan. Kami paham tentang betapa seriusnya Pemerintah Indonesia yang ingin menangani isu terkait kelautan dan perikanan," kata dia. 

Namun, lanjut Zahrain, kedua pihak perlu mengetahui bahwa di laut, kedua pihak telah memiliki kesepakatan bersama. Bahkan, kesepakatan itu berlaku hingga ke area pantai dan perairan. 

"Dalam hal ini, termasuk di dalamnya hal kelautan tersebut," kata Zahrain. 

Dia turut menyambut baik rencana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang akan menetapkan kuota penangkapan hasil laut dan perikanan dengan enam negara lain. Selain Negeri Jiran, juga terdapat Vietnam, China, Thailand, Filipina dan Australia. 

Penandatanganan tersebut rencananya akan dilakukab bertepatan dengan Hari Nusantara, pada 13 Desember 2014. 

Zahrain juga menyebut, kasus penangkapan nelayan ini, tidak akan menganggu hubungan baik bilateral kedua negara. 

"Hubungan kedua negara lebih besar dari masalah ini. Saya percaya kedua pihak pemerintah tidak akan membiarkan hanya karena masalah ini, lalu menganggu hubungan bilateral. Agenda hubungan kedua negara jauh lebih besar daripada masalah tersebut," imbuh dia.

Sumber : VIVAnews