Menlu : Apa Relevansinya Australia Sadap Ani Yudhoyono?

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa akan mengambil tindakan tegas terkait penyadapan yang dilakukan oleh Autralia terhadap Presiden SBY, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut Marty, jika penyadapan oleh Australia dianggap sebagai untuk menjaga keamanan nasionalnya, terus apa relevansi menyadap telepon Ibu negara Indonesia?

"Kan kadang-kadang isu semacam ini digunakan sebagai alasan untuk isu dan keamanan dan kedaulatan nasional Australia. Apa manfaat dan relevansi penyadapan Presiden dan ibu negara untuk alasan keamanan nasional?" kata Marty di Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (18/11).


Marty mengatakan, penyadapan ini sangat disesalkan. Hal lain yang dikemukakan Marty lainnya, apa karena Australia memiliki teknologi tinggi, terus semua informasi disadap dan diserap?

"Apa hanya karena memiliki kemampuan teknologi terus semua diserap? Silakan mereka tanya pada pemerintah Australia akan informasi yang mereka peroleh dengan cara seperti ini. Inilah yang sangat disesali," ujar Marty menjawab beberapa pertanyaan wartawan asing yang menilai Indonesia juga tahu kalau penyadapan dalam sebuah hubungan antarnegara adalah hal yang lumrah.

Dalam hal penyadapan ini, Marty mengaku, posisi Indonesia berada pihak korban. Maka menurut Marty, Indonesia akan mendengarkan penjelasan pihak Australia terlebih dahulu baru kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan selain dengan memulangkan duta besar Indonesia di Canberra hari ini juga.

Saat ditanya apakah akan melakukan pemutusan hubungan dengan Australia. Marty tetap bersikukuh tindakan lanjutan untuk Australia setelah mendengar pandangan resmi dari Australia. Marty berjanji akan memberikan penjelasan jika ada perkembangan.

"Jangan paksa saya berandai-andai. Kita tunggu dulu tanggapan resmi dari pemerintah Australia akan hal ini. Sikap Indonesia akan tetap logis, tegas, dan terukur. Jadi silakan Australia memberikan tanggapan bijak," ujar Marty.

Australia Perlu Klarifikasi Penyadapan

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menegaskan Pemerintah Australia perlu mengklarifikasi isu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat Indonesia karena berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Australia perlu klarifikasikan hal ini ke Pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Adanya berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan," katanya melalui pesan singkat, Senin.

Media memberitakan, intelijen Australia mencoba menguping pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri.

Dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan presiden dan sembilan orang terdekatnya menjadi  target pengintipan.

Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat perdana menteri.

Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, juru bicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.

ABC melaporkan salah satu dokumen itu berjudul "3G impact and update" yang memetakan upaya intelijen Australia untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi 3G di Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara.

Ada sejumlah pilihan pemintasan dan direkomendasikan untuk memilih salah satunya untuk diaplikasikan kepada target --dalam hal ini pemimpin Indonesia, demikian ABC.

Sumber : Merdeka