Pengertian,Tujuan dan Instrumen Kebijakan Fiskal

  Pengertian,Tujuan dan Instrumen Kebijakan Fiskal

  Pengertian Kebijakan Fiskal

   Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

   Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana - dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.

   Dalam kebijakan ini, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya APBN. Kebijakan fiskal mempunyai dua aspek :

   A. Aspek Kuantitatif, yaitu berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik atau dibelanjakan,

   B. Aspek Kualitatif, yaitu jenis - jenis pajak, pembayaran - pembayaran dan subsidi.

   Kebijakan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian, dan juga dapat mempengaruhi penawaran agregat melalui perubahan insentif bagi perusahaan dan individu.

  Tujuan Kebijakan Fiskal

   Tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai perekonomian yang makmur, yaitu sebagai berikut.

   A. Mencegah Pengangguran

   Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang maksimal, tetapi juga berakibat bertambahnya jumlah orang yang menganggur.

   Kesempatan kerja penuh (full employment) dapat diartikan sebagai keadaan dimana semua pemilik faktor produksi yang ingin mempekerjakannya pada tingkat harga atau upah yang berlaku dapat memperoleh pekerjaan bagi faktor - faktor produksi berikut.

   B. Stabilitas Harga

   Aspek kedua adalah mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dengan harga - harga umum jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Sebaliknya, harga yang terus meningkat juga mempunyai akibat yang tidak menggembirakan. 

   Inflasi memang dapat menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang, tetapi juga berdampak negatif pada orang yang berpenghasilan rendah atau tetap. Inflasi yang deras juga bisa melemahkan sektor swasta, karena investor cenderung berinfestasi pada barang tahan lama, seperti rumah dan tanah. Dalam jangka panjang inflasi akan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

  Instrumen Kebijakan Fiskal

   Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Apabila kita mengubah besar kecilnya pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Terkait dengan penganggaran kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi tiga. Penjelasannya sebagai berikut.

   A. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

   Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

   B. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

   Anggaran surplus adalah kebijakan pemeirntah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

   C. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

   Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.