Jakarta (MI) : Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan perlunya penguatan Tentara Nasional Indonesia di bidang Angkatan Udara dan Angkatan Udara. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat kerja bersama dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Dilihat dari sisi prioritas, ada di laut dan udara. Yang masih banyak titik loophole itu di laut dan udara," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta.
"Dilihat dari sisi prioritas, ada di laut dan udara. Yang masih banyak titik loophole itu di laut dan udara," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta.
"Terkait kemampuan surveillance dan terkait dengan pasukan reaksi cepat untuk laut dan udara," ucapnya.
Lebih lanjut, Mahfudz pun mengaitkan prioritas tersebut dengan proses jelang pergantian Panglima TNI yang akan dilakukan setelah Jenderal Moeldoko pensiun pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya, prioritas itu tidak akan berpengaruh banyak akan siapa yang nantinya akan menjadi TNI
"Seorang kepala staf di kepalanya bukan hanya berpikir sektoral angkatan yang dia urus. Tapi dia sudah berfikir trimatra terpadu," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Oleh karena itu menurut Mahfudz, seorang Kepala Staf Angkatan Udara harus menguasai konsep pertahanan laut dan darat. Begitu juga kepala Staf Angkatan Laut yang juga harus menguasai konsep pertahanan darat dan udara.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengatakan dirinya siap apabila dipercayakan untuk menjabat sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Memang, melihat urutannya, sudah giliran angkatan udara mengisi posisi panglima TNI.
Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Panglima TNI saat ini Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat dipilih untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Sebelum Agus Suhartono ada nama Marsekal Djoko Suyanto, perwira Angkatan Udara yang menjabat jadi Panglima TNI.
Lebih lanjut, Mahfudz pun mengaitkan prioritas tersebut dengan proses jelang pergantian Panglima TNI yang akan dilakukan setelah Jenderal Moeldoko pensiun pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya, prioritas itu tidak akan berpengaruh banyak akan siapa yang nantinya akan menjadi TNI
"Seorang kepala staf di kepalanya bukan hanya berpikir sektoral angkatan yang dia urus. Tapi dia sudah berfikir trimatra terpadu," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Oleh karena itu menurut Mahfudz, seorang Kepala Staf Angkatan Udara harus menguasai konsep pertahanan laut dan darat. Begitu juga kepala Staf Angkatan Laut yang juga harus menguasai konsep pertahanan darat dan udara.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna mengatakan dirinya siap apabila dipercayakan untuk menjabat sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Memang, melihat urutannya, sudah giliran angkatan udara mengisi posisi panglima TNI.
Dalam Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Panglima TNI saat ini Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat dipilih untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Sebelum Agus Suhartono ada nama Marsekal Djoko Suyanto, perwira Angkatan Udara yang menjabat jadi Panglima TNI.
Sumber : CNN
.jpg)
0 Komentar untuk "DPR Sebut Perlunya Penguatan Pertahanan Udara dan Laut"