Aljazair evakuasi 160 warganya dari Yaman

Tank-tank angkatan bersenjata Kerajaan Arab Saudi bersiap di perbatasan Saudi-Yaman (Reuters)

Aljiers (ANTARA News) - Aljazair, Sabtu, mengevakuasi 160 warganya dari Yaman --yang dilanda perang-- saat koalisi pimpinan Arab Saudi melanjutkan aksi pemboman terhadap sasaran gerilyawan di jazirah Arab itu, kata kantor berita nasional APS.


Presiden Abdelaziz Bouteflika menyerukan operasi itu setelah memantau situasi keamanan yang memburuk di Yaman dalam beberapa hari terakhir, kata Menteri Luar Negeri Ramtane Lamamra, seperti dikutip AFP.

Aljazair telah menolak untuk menyediakan prajurit dari angkatan bersenjatanya untuk koalisi yang melakukan serangan udara terhadap pemberontak Syiah Al-Houthi.

APS menambahkan bahwa 40 warga Tunisia, 15 warga Mauritius, delapan warga Libya, tiga warga Maroko dan seorang warga Palestina juga diterbangkan ke luar dari ibu kota Yaman, Sanaa, menuju Kairo, Mesir, dengan pesawat yang disediakan oleh maskapai nasional Aljazair, Air Algerie.

Arab Saudi bertujuan untuk mengalahkan pemberontak Huthi yang merebut kekuasaan di ibukota Sanaa pada Februari, karena Riyadh takut mereka akan mengambil alih seluruh negeri dan mengubahnya ke dalam orbit Syiah Iran, yang merupakan pesaing Sunni Arab Saudi di kawasan itu.

Riyadh telah membentuk koalisi terbesar yang pernah ada dari negara-negara Arab Sunni untuk melawan Al-Houthi, menyatukan sebagian besar kerajaan Teluk, Jordania, Maroko, Sudan dan Mesir.

Aden, kota utama di Yaman bagian selatan dan markas terakhir pendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi, telah diguncang oleh lebih dari sepekan perlawanan sengit antara gerilyawan Syiah dan milisi loyalis.

Setidaknya 185 orang tewas dan 1.282 orang luka-luka dalam bentrokan tersebut menurut perhitungan rumah sakit di Aden sejak 26 Maret, kata Direktur Departemen Kesehatan Kota Al-Kheder Lassouar, Sabtu.

Tiongkok, Djibouti, Mesir dan Sudan, bersama dengan dua kelompok bantuan, dijadwalkan untuk melaksanakan evakuasi mulai Minggu sementara permintaan dari negara lain termasuk Kanada, Jerman dan Irak sedang diproses, kata koalisi.

antaranews