Jakarta (MI) : Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kemanan mendesak kepada Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit adanya dugaan penyimpangan dalam pembelian Multi Launcher Rocket System dari Avibras Industria Aerospacial-Brazil untuk TNI-AD pada tahun 2012.
Juru bicara Koalisi, Wahyudi Djafar, mengatakan dalam proses pengadaannya itu diduga telah terjadi pelanggaran. Musababnya, kata dia, proses pengadaan dilakukan secara tidak transparan karena tidak mencantumkan kriteria kebutuhan di dalam dokumen pengadaan.
"Di dalam proses itu juga melanggara Peraturan Presiden tentang Pengadaaan Barang dan Jasa," kata Wahyudi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya,Jumat, 12 Desember 2014.
Wahyudi juga mengatakan proses pengadaan alat tempur itu mengabaikan surat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Di dalam surat itu, kata Wahyudi, Inspektorat menduga ada pelanggaran dalam penunjukan langsung kepada Avibras. Padahal, sebelumnya ada tiga perusahaan internasional yang mendaftar sebagai peserta, yaitu Roketsan Missilies Industries-Turkey, Rosobronexport-Rusia dan Avibras Industria Aerospacial Brazil.
"Dari proses tender yang tidak transparan diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun, dan juga spek yang dibutuhkan tidak sesuai rekomendasi Inspektorat," kata Wahyudi. "Dari total anggaran mencapai Rp 5 triliun."
Direktur Program Imparsial, Al Araf, meminta kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut dan mengaudit proses pembelian alat tempur saat kementerian itu dipimpin oleh Purnomo Yusgiantoro itu.
"Ini harus dipertanggungjawabkan, dari pemerintahan rezim terdahulu" ujarnya. "Agar kejadian serupa tidak terjadi, apalagi alokasi dana pertahanan itu paling banyak di anggaran pendapatan belanja dan negara."
Juru bicara Koalisi, Wahyudi Djafar, mengatakan dalam proses pengadaannya itu diduga telah terjadi pelanggaran. Musababnya, kata dia, proses pengadaan dilakukan secara tidak transparan karena tidak mencantumkan kriteria kebutuhan di dalam dokumen pengadaan.
"Di dalam proses itu juga melanggara Peraturan Presiden tentang Pengadaaan Barang dan Jasa," kata Wahyudi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya,Jumat, 12 Desember 2014.
Wahyudi juga mengatakan proses pengadaan alat tempur itu mengabaikan surat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Di dalam surat itu, kata Wahyudi, Inspektorat menduga ada pelanggaran dalam penunjukan langsung kepada Avibras. Padahal, sebelumnya ada tiga perusahaan internasional yang mendaftar sebagai peserta, yaitu Roketsan Missilies Industries-Turkey, Rosobronexport-Rusia dan Avibras Industria Aerospacial Brazil.
"Dari proses tender yang tidak transparan diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun, dan juga spek yang dibutuhkan tidak sesuai rekomendasi Inspektorat," kata Wahyudi. "Dari total anggaran mencapai Rp 5 triliun."
Direktur Program Imparsial, Al Araf, meminta kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut dan mengaudit proses pembelian alat tempur saat kementerian itu dipimpin oleh Purnomo Yusgiantoro itu.
"Ini harus dipertanggungjawabkan, dari pemerintahan rezim terdahulu" ujarnya. "Agar kejadian serupa tidak terjadi, apalagi alokasi dana pertahanan itu paling banyak di anggaran pendapatan belanja dan negara."
Sumber : TEMPO
.jpg)
0 Komentar untuk "Tender Alutsista Diduga Merugikan Negara Rp 1,6 T"