Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menenggelamkan tiga kapal asing yang mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku makin bersemangat mengeksekusi instruksi presiden. Susi mengaku sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko widodo untuk menenggelamkan kapal asing ilegal yang masih beredar di laut Indonesia. Kebijakan itu akan dilakukan mulai pekan depan.
"Yes (ditenggelamkan). Mungkin tanggal 14 atau 15 Desember," ujar Susi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Ketegasan pemerintah Indonesia mengundang reaksi negara lain. Merdeka.com mencatat berbagai reaksi dari negara tetangga atas kebijakan ini. Berikut paparannya.
1. Takut masuk Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dubes asing yang ada di Indonesia telah melakukan sosialisasi tentang regulasi kelautan Indonesia di negara masing-masing.
Menurut Susi, mereka mulai takut masuk ke wilayah Indonesia. "Mereka sendiri bikin pengumuman untuk tidak masuk (wilayah laut) Indonesia lagi. Sudah bahaya, karena Indonesia akan tegas," tandasnya.
2. Kapal asing mulai tinggalkan Indonesia
Penghentian sementara izin kapal asing sudah diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menyebut, ada sekitar 5.400 kapal asing bodong yang berkeliaran di laut Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 kapal asing mulai meninggalkan wilayah perairan RI.
"Setelah moratorium, sudah 3.000 kapal eks asing yang meninggalkan wilayah perairan Indonesia," ujar Menteri Susi di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (3/12).
3. Setuju regulasi kelautan Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah duta besar negara sahabat terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing yang bakal mulai dilakukan terhitung sejak 14 desember 2014.
Di hadapan para dubes, Susi berulang kali sikap pemerintah terhadap kapal asing yang kedapatan mencuri ikan maupun hasil laut di perairan Indonesia. Dia mengklaim mendapat reaksi positif dari para dubes.
"Mereka respek kita punya keinginan tata laut dengan manajemen yang benar. Mereka setuju," tegas Susi.
4. Sebut Jokowi angkuh
Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".
Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia
5.Cari wilayah lain
Merdeka.com - Pemerintah Taiwan ingin bernegosiasi dengan Indonesia mengenai kerja sama di bidang perikanan. Dilansir dari surat kabar China Post, Direktur Deputi Perikanan Taiwan Tsay Tzu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan soal kebijakan kapal asing dengan lembaga perikanan Taiwan. Lobi dengan Indonesia akan dilakukan sesegera mungkin.
Perairan Indonesia sendiri merupakan rute migrasi ikan tuna. Tsay Tzu juga menambahkan apabila kapal Taiwan dilarang beroperasi di wilayah tersebut, mereka akan pindah ke wilayah lain untuk mencari ikan. (Merdeka)
.jpg)
0 Komentar untuk "Perintah Tenggelamkan Kapal Jadi Efek Gentar Bagi Negara Tetangga "