Panglima TNI Jenderal Moeldoko Tinjau Pos Perbatasan RI-Papua Nugini

JAKARTA (MI) : Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meninjau Pos Perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) sekaligus memberikan bantuan berupa merenovasi rumah-rumah penduduk yang berada di daerah perbatasan, Sabtu (27/12/2014).

Panglima TNI didampingi oleh KSAL Laksamana TNI Marsetio, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan, Bupati Wamena Wempi Wetipo dan para Asisten Panglima TNI, mengunjungi pos di perbatasan RI-PNG guna melihat secara langsung kondisi prajurit yang bertugas.

"Saya sudah melihat langsung kondisi prajurit di perbatasan dan dari kunjungan tersebut nantinya dilakukan perbaikan, terutama kesejahteraan prajurit," kata Jenderal Moeldoko.

Disamping meninjau Pos Perbatasan RI-PNG, kunjungan Panglima TNI ke Jayapura dalam rangka melakukan peninjauan kesiapan pengamanan tempat yang akan menjadi obyek kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Jayapura.

Panglima TNI beserta rombongan juga memeriksa seluruh kesiapan prajurit TNI dan Polri yang bertugas dalam mengamankan kunjungan Presiden RI Joko Widodo pada perayaan Natal Nasional di Stadion Mandala Jayapura.

"Intinya seluruh kesiapan pengamanan selama kunjungan Presiden RI Joko Widodo sudah siap," kata Panglima TNI.

Dalam kunjungan kerjanya di daerah Jayapura, Panglima TNI beserta rombongan juga menghadiri acara Natal Nasional yang dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura, Papua, yang dihadiri kurang lebih 20.000 orang.

Malu dengan Negara Tetangga

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji membangun wilayah perbatasan di Indonesia lebih baik daripada Papua Nugini (PNG), baik di perbatasan Skouw maupun Sota. Itu disampaikan saat dia bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berkunjung ke perbatasan RI-PNG di Skouw, Minggu (28/12).

Paling tidak, kata Tjahjo, akhir 2015 infrastruktur yang baru harus selesai dibangun. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah punya rencana kembali datang ke Papua untuk melakukan peresmian pada awal 2016.

Tjahjo menambahkan, sejak kedatangannya dua tahun lalu, tidak ada yang berubah di Skouw, kecuali jalannya saja yang sudah bagus. ”Saya merasa prihatin melihat pembangunan yang ada di perbatasan RI-PNG di Skouw. Kalau kita lihat bangunannya, di PNG itu ada gedung yang lebih bagus. Padahal, dua tahun lalu tidak ada,” ujarnya. ”Arahan dari Bapak Presiden, mulai Pulau Rondo, Entekong, Sebatik, Nunukan, sampai Skouw, minimal dari sisi infrastruktur dan pelayanannya lebih baik daripada wilayah negara tetangga,” imbuh Tjahjo.

Pemerintah menegaskan bahwa rencana pengembangan wilayah perbatasan tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 16 triliun lebih. Namun, dana sebesar itu tidak khusus untuk perbatasan Skouw, tapi untuk 50 di antara total 187 perbatasan yang ada di Indonesia. ”Fokus dulu di 50 perbatasan, mana yang belum ada pasarnya, mana yang belum ada jalannya, imigrasinya, belum ada puskesmasnya, atau juga sekolahnya. Termasuk sarana telekomunikasi sehingga di sini seharusnya tidak boleh roaming. Juga, pembangunan asrama TNI sehingga wajah perbatasan kita akan beda,” tambahnya.

Mendagri menegaskan bahwa pembangunan akan dimulai pada Maret 2015 sehingga pada akhir tahun 2015, saat dia kembali berkunjung, perbatasan dijamin lebih baik. Kalau tidak lebih baik, kata dia, bangunannya minimal sama dengan PNG.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna H. Laoly masih mencurigai banyaknya jalan tikus di perbatasan RI-PNG yang bisa meloloskan barang-barang terlarang seperti narkoba. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo sangat serius memperhatikan perbatasan karena merupakan beranda terdepan wilayah Indonesia.

”Fasilitas kalau sudah bagus, pengamanan juga harus bagus. Memang secara praktis pengamanan itu adalah tanggung jawab TNI. Namun, dari imigrasi dan pos lintas batas juga harus ditingkatkan,” katanya.

Bersama Tjahjo, Yasonna menyempatkan diri mengunjungi pos pasukan pengamanan perbatasan guna memberikan semangat sekaligus memberikan bantuan bahan makanan. ”Seluruh prajurit harus mendapatkan asrama atau rumah yang bisa didiami keluarga mereka. Kalau berobat harus gratis. Selain itu, ada kartu Indonesia pintar bagi anak-anaknya yang sekolah, dan uang lauk-pauk secara bertahap akan ditingkatkan sehingga penghasilan prajurit TNI bisa meningkat,” timpal Mendagri.

Sementara itu, Asisten Operasi Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Bangun Nawoko menyampaikan aspirasinya kepada kedua menteri bahwa prajurit perbatasan harus dimanfaatkan dengan baik. Bukan hanya dalam rangka bela negara dan mengamankan perbatasan, tapi juga bisa membantu daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

”Prajurit mudah sekali dididik menjadi penyuluh peternakan, pertanian, dan sebagainya. Tinggal kami diberikan target, kemudian dilaksanakan pengecekan, pasti jalan. Kesulitan kami selama ini hanyalah tidak punya apa-apa. Jadi, kalau ada suatu program kerja sama dengan kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakat, kami dukung,” tandasnya.

Sumber :  TRIBUNNEWS , Jawapos