Anggota DPR apresiasi TNI-AU cegah pesawat ilegal

Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh mengapresiasi langkah tegas pasukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) yang mencegah beberapa penerbangan ilegal dari pesawat asing di wilayah NKRI.

"Kita memang harus mengambil langkah tegas dengan menjaga kedaulatan NKRI agar tidak sejengkal pun tanah dan air kita diklaim oleh negara lain," katanya di Jakarta Senin.

Menurut anggota DPR RI bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informasi itu, negara asing diduga sedang "menguji" kemampuan TNI-AU dan kekuatan sistem pertahanan Indonesia. Prananda beralasan peristiwa pesawat asing yang terbang tanpa izin di wilayah udara Indonesia berulang sebanyak tiga kali dalam kurun waktu dua pekan terakhir.

Terakhir, jet tempur TNI-AU memaksa turun pesawat asal Arab Saudi di Bandara El Tari Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (3/11), karena tanpa kelengkapan dokumen izin. Politisi asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menambahkan negara asing diduga ingin mengetahui respons pemerintah Indonesia menghadapi pesawat asing yang terbang ilegal di wilayah NKRI.

Prananda mendukung pemerintah melalui pasukan TNI-AU bersikap tegas terhadap keberadaan pesawat ilegal agar Indonesia tidak anggap "remeh". Sebelumnya, Jet Tempur Sukhoi milik TNI-AU memaksa mendarat tiga pesawat asing tanpa izin yang melintasi kawasan udara Indonesia dalam kurun waktu dua pekan terakhir. 

Pasukan TNI AU mencegah penerbangan sebuat pesawat jenis BV 95 Beechcraft milik Australia rute Darwin-Cebu di Bandara Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara pada 22 Oktober 2014.

Anggota TNI AU juga memaksa mendarat pesawat jenis Beechcraft 9-L bernomor registrasi Singapura di Pangkalan Udara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat pada 28 Oktober 2014. Terakhir pesawat jenis Gulfstream IV bernomor HZ-103 milik Arab Saudi dipaksa mendarat Bandara El Tari Kupang NTT pada Senin (3/11). Pihak TNI-AU masih memeriksa intensif tujuh awak dari tiga pesawat asing yang terbang izin tersebut.  

Sumber : ANTARA