Penguatan TNI AL Wujudkan Visi Maritim Jokowi

Jakarta : Salah satu cara untuk mewujudkan visi maritim Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) adalah dengan memperkuat TNI Angkatan Laut. Peran TNI AL sangat penting dalam menjaga kawasan laut Indonesia, terutama dalam menjaga pulau-pulau strategis yang berbatasan dengan negara tetangga.

Pandangan itu disampaikan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Kamis (9/10).

Dikatakan, dari 17.499 pulau yang ada di Indonesia, sebanyak 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya adalah pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau itu juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI.

“Untuk bisa mewujudkan visi maritimnya, Jokowi harus memperkuat TNI AL. Apalagi, pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus diawasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Dikatakan, selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, TNI AL juga harus terus berupaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan sesuai kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dimaksud mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai beranda, di mana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tetap memperhatikan aspek sekuriti.

Untuk itu, politisi Partai Hanura itu berharap agar rencana strategi (renstra) pertahanan pemerintah mendatang memiliki konsistensi dalam meningkatkan kemampuan personel (sumber daya manusia) dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima semua pihak. Tujuannya agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut atau maritim dalam bentuk apa pun,” tuturnya.

Mantan anggota Komisi I DPR itu menilai, alutsista yang dimiliki TNI AL saat ini belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alutsista TNI belum mampu mengatasi pencurian ikan (illegal fishing), pembalakan liar (illegal logging), dan aksi perompakan di laut.

“Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kasal Laksamana Marsetio bahwa TNI AL, selain melaksanakan tugas TNI matra laut, juga menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Nuning juga meminta agar TNI harus meningkatkan disiplin prajurit, yang harus linier dengan peningkatan kesejahteraan. “Pengesahan RUU Hukum Disiplin Militer (HDM) menjadi UU beberapa waktu lalu bisa menjadi panduan bagi pelaksanaan disiplin prajurit yang komprehensif dan dipatuhi,” tuturnya.

Menurutnya, HUT TNI 5 Oktober lalu dapat menjadi momentum yang baik untuk merefleksi dan mengintrospeksi diri sekaligus sebagai pembangkit semangat prajurit. Meski tak bisa berpolitik, ujarnya, prajurit TNI tetap harus dibekali pendidikan serta pengetahuan tentang politik negara.

“Tujuannya agar TNI bisa memahami apa dan bagaimana netralitas itu. TNI juga bisa merasakan pergeseran ancaman terhadap negara, yang kini tak lagi sebatas ancaman perang tradisional,” tuturnya.

Sumber :  Beritasatu