Parlemen Inggris voting untuk akui Negara Palestina

Bendera Palestina berkibar dengan latar warga yang berenang di laut Kota Gaza, 20 Juli 2013 (REUTERS/Mohammed Salem )

kita mesti menghembuskan kehidupan baru bagi negosiasi ini, dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengakui Negara Palestina"

London (ANTARA News) - Para legislator Inggris Raya Senin ini menggelar pemungutan suara untuk pengakuan Negara Palestina kendati para menteri tidak akan ambil bagian untuk menandakan sensitifnya masalah ini.

Debat parlementer ini dicermati dengan saksama oleh dunia internasional setelah Swedia mengusik Israel bulan ini dengan mengatakan akan mengakui Negara Palestina.


Voting simbolis ini adalah sebuah mosi yang disampaikan Grahame Morris, dari partai oposisi Partai Buruh, dan kemungkinan akan didukung oleh sebagian besar anggota Partai Buruh.

Di dalam dua partai koalisi pemerintah, beberapa anggota Konservatif dan sebagian besar kubu Demokrat Liberal kemungkinan juga akan mendukung usulan ini, kendati posisi pemerintah menentangnya.

"Jika voting ini sebuah keberhasilan maka merupakan tekanan besar kepada pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang yang kemungkinan adalah pemerintahan Partai Buruh, untuk mengakui Palestina sebagai negara," kata Morris kepada AFP melalui email.

"Pengakuan Inggris Raya terhadap Palestina bisa menjadi momentum menentukan bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengikuti jejak ini," kata dia.

Beberapa legislator Partai Buruh yang pro-Israel akan menentang usulan ini dan sudah menyuarakan penentangan terhadap para pemimpin partainya yang akan mendukung keputusan yang diperkirakan akan menjadi debat sengit itu.

Debat Majelis Rendah (House of Commons) akan dimulai pada 13.30 GMT (20.30 WIB), menyusul ambruknya pembicaraan damai antara Israel dan Palestina serta konflik Gaza tahun ini yang membuat lebih dari 2.000 orang Palestina dan lusinan warga Israel terbunuh.

Otoritas Palestina memperkirakan bahwa 134 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara kendati jumlah itu masih diperdebatkan, dan beberapa pengakuan dari negara-negara anggota Uni Eropa akan mengingatkan pada era Uni Soviet silam.

Perdana Menteri Swedia yang baru saja terpilih Stefan Loefven bulan ini mengumumkan hasratnya untuk mengakui negara Palestina.

Sayeeda Warsi, mantan menteri Inggris yang mundur Agustus lalu karena pemerintah gagal mengecam aksi militer Israel di Gaza, menyeru anggota parlemen untuk memberi teladan.

"Tidak ada niat politik dan kompas moral kita telah hilang," kata mantan menteri itun kepada The Observer. "Meskipun begitu kita mesti menghembuskan kehidupan baru bagi negosiasi ini, dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengakui Negara Palestina," sambung dia.

Seraya merujuk pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur yang teraneksasi, dia menambahkan, "Jika pemukiman tidak berhenti, maka kelayakan solusi dua negara telah berakhir."

Morris mengakuan pengakuan akan menjadi pesan tegas dan saya bahwa Inggris Raya dan lainnya mengakui hak-hak Palestina dan bahwa perusahaan pemukiman ilegal tidak punya kelayakan.

Mantan menteri pembangunan internasional Inggris Alan Duncan yang berasal dari kubu Konservatif dan akan mengunjungi Gaza bersama Warsi bulan ini mengatakan bahwa Inggris mengemban tugas bersejarah dan moral untuk mengakui Negara Palestina.

Inggris abstain pada 2012 saat pemungutan suara di PBB mengenai peningkatan status Palestina menjadi negara pengamat yang saat itu ditentang Amerika Serikat dan Israel.

"Kami percaya pengakuan internasional terhadap Negara Palestina adalah prematur," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki menyusul kritik Israel terhadap posisi Swedia.

antaranews