Nay Pyi Taw (MI) : Rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kembali melakukan muhibah ke Myanmar dalam rangka mempromosikan produk-produk industri pertahanan, mulai 11 sampai 13 September 2014. Rombongan yang dipimpin Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin merangkap sebagai Sekretaris KKIP itu, diikuti oleh 10 pimpinan perusahaan produsen peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan beberapa pejabat Kementerian Pertahanan serta Mabes Polri.
Muhibah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisa pasar yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Yangon. Duta Besar Ito Sumardi mengatakan bahwa saat ini Myanmar tengah menyiapkan pemilihan umum yang akan di gelar tahun 2015 mendatang. “Pemerintah Myanmar memerlukan peralatan pengamanan untuk satuan-satuan kepolisian yang akan bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut”, lanjut Ito Sumardi.
Dalam kesempatan itu, KKIP mempromosikan produk-produk unggulan industri pertahanan BUMN PT DI, PT PAL, PT Pindad. Selain itu, juga dipromosikan produk-produk BUMS berupa perkapalan (PT Palindo Marine dan PT DRU), seragam (PT Sritex, PT Famatex), perlengkapan perorangan untuk militer/polisi (PT Saba Wijaya, PT IPCD dan PT Tri Mega Cipta).
Dalam sambutannya saat bertemu Senior Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar), Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin menyatakan, bahwa demokrasi di Myanmar tengah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Militer Myanmar yang semakin profesional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan tersebut.
Dan saat ini Indonesia ingin mengembangkan kerjasama dibidang pertahanan dengan memperkenalkan produk-produk industri pertahanan nasional yang telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional satuan TNI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
Menurut Wamenhan, pengembangan industri pertahanan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan peralatan pengamanan Polri, tetapi juga dikembangkan agar mampu berkompetisi di pasar regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.
Sedangkan Senior Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, bahwa Militer Myanmar tengah melakukan transformasi untuk mengawal proses demokratisasi negaranya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, namun Senior Jenderal Min yakin bahwa semua itu bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata yang dipimpinnya.
Menurut Wamenhan, pengembangan industri pertahanan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan peralatan pengamanan Polri, tetapi juga dikembangkan agar mampu berkompetisi di pasar regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.
Sedangkan Senior Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, bahwa Militer Myanmar tengah melakukan transformasi untuk mengawal proses demokratisasi negaranya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, namun Senior Jenderal Min yakin bahwa semua itu bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata yang dipimpinnya.
Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri Myanmar, Jenderal Ko Ko menyampaikan bahwa persahabatan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Saat ini hubungan tersebut telah mencakup bidang-bidang yang luas berdasarkan semangat saling menghormati.
Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin yang didampingi Dubes RI untuk Myanmar dan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol. Putut Bayuseno menyampaikan perkembangan demokrasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Lebih jauh, Kabaharkam Mabes Polri menyampaikan pengalaman Polri dalam mengamankan proses pemilihan umum di Indonesia yang mengedepankan pendekatan preemptive dan preventive.
Dalam kaitannya dengan penetrasi produk industri pertahanan di pasar internasional, ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan industri pertahanan, yaitu Promosi, Observasi, Negosiasi dan Produksi. Pada tahap promosi, pemerintah berperan penting dalam membangun "trust" calon pembeli terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia. Selanjutnya para produsen industri pertahanan harus mengeksploitasi peluang pasar dengan melakukan observasi, negosiasi dan melakukan proses produksi sesuai pesanan pembeli.
Peran pemerintah diperlukan dalam memberikan kemudahan fasilitas fiskal dan perijinan yang berkaitan dengan penjualan produk-produk industri pertahanan, seperti export lisence, sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Peran pemerintah diperlukan dalam memberikan kemudahan fasilitas fiskal dan perijinan yang berkaitan dengan penjualan produk-produk industri pertahanan, seperti export lisence, sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Pada kesempatan lain, Duta Besar Ito Sumardi menyatakan optimismenya, apabila industri pertahanan Indonesia mampu merebut peluang pasar Myanmar, maka target export sebesar 1 milyar USD ke Myanmar dapat diwujudkan pada tahun-tahun mendatang, dimana saat ini perdagangan dengan Myanmar baru mencapai 498 juta USD.
Selain di kantor Kementerian Pertahanan, kegiatan promosi dan presentasi pengenalan produk juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Tim Promosi KKIP juga diperkuat oleh pejabat Bank Exim yang siap mendukung sisi finansial apabila pemerintah Myanmar memerlukan fasilitas kredit ekspor dari perbankan Indonesia
Selain di kantor Kementerian Pertahanan, kegiatan promosi dan presentasi pengenalan produk juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Tim Promosi KKIP juga diperkuat oleh pejabat Bank Exim yang siap mendukung sisi finansial apabila pemerintah Myanmar memerlukan fasilitas kredit ekspor dari perbankan Indonesia
Sumber : DMC Kemhan
.jpg)
0 Komentar untuk "KKIP Promosikan Produk Industri Pertahanan ke Myanmar"