JAKARTA (MI) : Aksi penembakan oleh kelompok separatis di Papua seakan tak ada habisnya. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Indonesia, Rizal Darmaputra, menyatakan bila upaya pemerintah untuk mengikis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini gagal.
Menurut dia, seharusnya langkah terpadu yang selama ini dijalankan pemerintah harus benar-benar terkonsep agar operasinya berjalan massif.
"Seharusnya langkah pemerintah mesti terpadu, selian operasi pengikisan untuk memberangus OPM, harus ditegaskan lebih dahulu lini operasinya dibawah TNI atau Polri. Lalu pelibatan TNI atau Polri dan tentara serta pendukung lainnya, harus terpadu. Seperti intelijen Kodam, Satgas Intelijen dan operasi intelijen," jelas Rizal saat berbincang dengan Okezone, Minggu (2/2/2014).
Di samping itu Rizal mempertanyakan diplomasi pemerintah dengan gerakan pendukung OPM selama ini. Pasalnya, diplomasi sangat penting untuk mengukur gerekan OPM.
"Kemudian secara diplomatik, sejauhmana pemerintah melakukan diplomasi dengan OPM dan gerakan yang menfasilitasi OPM selama ini. Kita yakin mereka tidak bergerak sendirian, pasti ada organisasi pendukung baik di dalam negeri mauapun di luar negeri," imbuhnya.
OPM ini kata dia, hanya satu instrumen untuk menunjukkan ke dunia. "OPM bergerak secara logika di bawah koordinasi kelompok politiknya. Biasanya mereka, kelompok politiknya itu ada di luar negeri, atau lembaga di dalam negeri seperti organisasi etnis atau lembaga lainnya," katanya.
Dia juga mendesak agar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto dievaluasi terkait operasi pengikisan OPM yang mengkoordinir BIN dan Deplu dalam menjalankan diplomasi tersebut.
"Seharusnya Menkopolkam harus dievaluasi, sejauh mana mengkoordinir BIN dan deplu/Kemenlu memperkecil gerak OPM," jelas dia.
Dia yakin bila kedua langkah yaitu teknis dan diplomasi untuk mempersempit ruang gerak OPM tak dijalankan, jangan berharap aksi penembakan dan separati di Papua akan berakhir. Justru kata dia, sebaliknya OPM semakin berkembang pesat kedepan.
Menurut dia, seharusnya langkah terpadu yang selama ini dijalankan pemerintah harus benar-benar terkonsep agar operasinya berjalan massif.
"Seharusnya langkah pemerintah mesti terpadu, selian operasi pengikisan untuk memberangus OPM, harus ditegaskan lebih dahulu lini operasinya dibawah TNI atau Polri. Lalu pelibatan TNI atau Polri dan tentara serta pendukung lainnya, harus terpadu. Seperti intelijen Kodam, Satgas Intelijen dan operasi intelijen," jelas Rizal saat berbincang dengan Okezone, Minggu (2/2/2014).
Di samping itu Rizal mempertanyakan diplomasi pemerintah dengan gerakan pendukung OPM selama ini. Pasalnya, diplomasi sangat penting untuk mengukur gerekan OPM.
"Kemudian secara diplomatik, sejauhmana pemerintah melakukan diplomasi dengan OPM dan gerakan yang menfasilitasi OPM selama ini. Kita yakin mereka tidak bergerak sendirian, pasti ada organisasi pendukung baik di dalam negeri mauapun di luar negeri," imbuhnya.
OPM ini kata dia, hanya satu instrumen untuk menunjukkan ke dunia. "OPM bergerak secara logika di bawah koordinasi kelompok politiknya. Biasanya mereka, kelompok politiknya itu ada di luar negeri, atau lembaga di dalam negeri seperti organisasi etnis atau lembaga lainnya," katanya.
Dia juga mendesak agar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto dievaluasi terkait operasi pengikisan OPM yang mengkoordinir BIN dan Deplu dalam menjalankan diplomasi tersebut.
"Seharusnya Menkopolkam harus dievaluasi, sejauh mana mengkoordinir BIN dan deplu/Kemenlu memperkecil gerak OPM," jelas dia.
Dia yakin bila kedua langkah yaitu teknis dan diplomasi untuk mempersempit ruang gerak OPM tak dijalankan, jangan berharap aksi penembakan dan separati di Papua akan berakhir. Justru kata dia, sebaliknya OPM semakin berkembang pesat kedepan.
Sumber : Okezone
.jpg)
0 Komentar untuk "Pengamat: Pemerintah Gagal Persempit Ruang Gerak OPM "