Jakarta ♞ Komisi I DPR RI mendukung pembentukan formasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) regional. Kogabwilhan merupakan kebijakan militer yang aturannya bakal diterapkan pada Juni 2014.
“Komisi I secara prinsip mendukung (Kogabwilhan),” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai rapat kerja (raker) dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).
Sekadar diketahui, konsep Kogabwilhan dapat mempercepat usaha atau memperkuat daya tangkal TNI. Kekuatan regional Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan terintegrasi ke dalam kelompok pertahanan terpadu.
Nantinya ditempatkan titik pertahanan tertentu untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara. Empat kelompok Kogabwilhan kabarnya mencakup Aceh, Natuna (Kepulauan Riau), Papua dan Atambua (Nusa Tenggara Timur).
“Panglima TNI memang akan mengembangkan konsep tadi (Kogabwilhan). Sebagai contoh misalnya pulau Natuna sebagai respons meningkatnya tensi di sana. Gagasan ini memang harus didukung oleh banyak hal,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
● Berita Satu
“Komisi I secara prinsip mendukung (Kogabwilhan),” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai rapat kerja (raker) dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2).
Sekadar diketahui, konsep Kogabwilhan dapat mempercepat usaha atau memperkuat daya tangkal TNI. Kekuatan regional Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan terintegrasi ke dalam kelompok pertahanan terpadu.
Nantinya ditempatkan titik pertahanan tertentu untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara. Empat kelompok Kogabwilhan kabarnya mencakup Aceh, Natuna (Kepulauan Riau), Papua dan Atambua (Nusa Tenggara Timur).
“Panglima TNI memang akan mengembangkan konsep tadi (Kogabwilhan). Sebagai contoh misalnya pulau Natuna sebagai respons meningkatnya tensi di sana. Gagasan ini memang harus didukung oleh banyak hal,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
● Berita Satu
0 Komentar untuk "Komisi I Dukung Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan"