Kerentanan Rencana Pengadaan Kapal Selam 877EKM

JAKARTA-(IDB) :Indonesia nampaknya akan membeli dua kapal selam kelas 877EKM dari Rusia. Keputusan akhir mengenai pembelian itu belum ada, namun dipastikan keputusan itu akan diambil pada masa kepresidenan sekarang dan tak akan diwariskan kepada pemerintahan baru pasca 20 Oktober 2014. Apabila Indonesia memutuskan membeli kapal selam konvensional itu, Jakarta harus mempersiapkan diri dari aspek logistik.

Saat Jakarta membatalkan rencana pengadaan kapal selam kelas Kilo pada 2008, alasan yang dikemukakan antara lain karena kapal selam Rusia itu memerlukan dukungan infrastruktur. Sementara Indonesia saat itu konon tak mempunyai dana guna membangun infrastruktur tersebut. Sejak beberapa tahun lalu, kekuatan laut Indonesia membangun infrastruktur kapal selam di Teluk Palu. Sehingga apabila ada pihak yang mengajukan alasan infrastruktur untuk membatalkan rencana akuisisi dua kapal selam kelas Kilo saat ini, alasan itu jelas hanya dibuat-buat saja. 

Persiapan lainnya adalah menyiapkan dukungan logistik terpadu bagi sistem senjata asal negeri kelahiran Mikhail Gorbachev itu. Dalam pengadaan kapal perang selama ini, salah satu kelemahan Indonesia adalah tidak didukung dengan dukungan logistik terpadu. Sehingga tak aneh kalau kapal perang yang tergolong baru tak bisa beroperasi sementara karena suku cadang tak tersedia di Dopusbektim. Isu ini menjadi tantangan bagi pengadaan kapal selam kelas Kilo nantinya.

Berikutnya adalah percepatan penyiapan awak kapal selam. Rencana penyiapan awak kapal selam memang sudah ada saat ini karena terkait pengadaan kapal selam fotokopi dari Negeri Ginseng. Apabila akuisisi kapal selam asal Rusia disetujui, tentu saja harus disiapkan rencana rekrutmen baru dalam jumlah yang tak sedikit. Apalagi pengoperasian kapal selam Rusia memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan kapal selam asal Jerman.

Kerentanan Rencana Pengadaan Kapal Selam 877EKM

Indonesia akan segera berunding dengan Rusia mengenai rencana pengadaan kapal selam 877 EKM alias kelas Kilo. Kalaupun pada akhirnya Jakarta dan Moskow mencapai kesepakatan soal jual beli kapal selam itu, bukan berarti kapal selam itu dapat dipastikan akan mengisi pangkalan Angkatan Laut Ujung dan atau Teluk Palu. Masih ada kerentanan yang dapat menghambat kehadiran kapal selam yang ditakuti oleh Barat itu di Indonesia.

Kerentanan itu adalah pemerintahan baru Indonesia pada 20 Oktober 2014. Tidak ada jaminan pemerintahan baru nantinya akan meneruskan program yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini.

Apalagi ada kecenderungan dalam politik Indonesia yaitu "bumi hangus" kebijakan alias diskontinuitas kebijakan. Maksudnya, kebijakan pemerintahan lama tak diteruskan hanya karena pemerintahan baru tak suka alias berbeda aliran politik dengan pemerintahan yang digantikannya. Hal itu dapat terjadi dalam urusan akuisisi kapal selam dari Rusia apabila pemerintahan saat ini mencapai kata sepakat dengan pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin.
Selain soal "bumi hangus" kebijakan, kerentanan lain muncul dari lobi asing yang tak menghendaki kekuatan laut Indonesia mengoleksi kapal selam 877EKM dalam armadanya. Gagal melobi pemerintahan saat ini bukan berarti lobi berakhir, justru tergantinya pergantian pemerintahan memunculkan peluang untuk melobi pemerintahan baru. Situasi akan semakin menguntungkan pihak pelobi apabila pelobi memegang "kartu truf" pemerintahan baru. Sudah menjadi rahasia, untuk dapat duduk di kursi belakang sedan Mercedez Benz bernomor polisi RI-1 dan dikawal 24 jam selama 5 tahun oleh Paspampres membutuhkan investasi tak sedikit.

Sumber : DTT